All for JoomlaAll for Webmasters

Dana Otsus dan Investasi SDM Aceh

Investasi ACEH adalah satu provinsi berstatus sebagal daerah Otonomi Khusus (Otsus) dl Indonesia. Kekhususan Aceh selain pada keistimewaan tertentu dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, juga yang tidak kalah penting adalah dana alokasi untuk mendukung penyelenggaraan keistimewaan tersebut Dalam hal ini. pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus.

Dana tersebut bersumber dari persentase pembagian hasil sumber daya mineral dl Aceh. Oleh UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). dana otsus tersebut dibatasi hanya hingga 2028. Batasan dana otsus tersebut tentu menjadi stimulasi tersendiri bagi Aceh untuk memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Aceh.

Mengingat Jangka waktu yang terbatas tersebut pemerintah Aceh dituntut untuk menggunakannya seefektif dan seefisien mungkin. Menurut Pasal 179 ayat (2c) UUPA.

peruntukan dana otsus adalah untuk provinsi dan kabupaten/kota. Dana otsus tidak langsung ke pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota, melainkan ditransfer menjadi penerimaan Pemerintah Aceh. Sebab, beda otonomi khusus Aceh ada di tingkat provinsi. Pasal 183 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa Dana Otsus ditujukan untuk membiayai pembangunan dl bidang Infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, sera pendanaan pendidikan. sosial, dan kesehatan.

Dari perspektif administrasi pemerintahan, keistimewaan Aceh lebih merupakan tambahan fungsi pemerintahan yang harus diselenggarakan dengan baik. Satu tantangan administratif tersebut adalah bahwa dengan status daerah otonomi khusus dan dengan sederet predikat keistimewaan yang dimilikinya: Aceh harus memberi bukti bahwa ketercapaian tujuan bernegara dan tujuan pembangunan harus melebihi daerah-daerah lain di Indonesia.

Jika tidak, status khusus tidak akan memberi makna apa pun bagi Aceh. Tantangan sekalius beban sejarah Ini tentu tidak akan terwujud Jika dana besar tidak dikelola oleh SDM di setiap sektor dan lini pemerintahan.

Bergulirnya dana otsus sejak 2007 lalu hingga saat ini belum banyak mendongkrak kesejahteraan masyarakat Aceh. Bahkan statistik nasional masih menempatkan Aceh dan beberapa provinsi lain dl Sumat-era dl Jajaran provinsi yang memiliki
Jumlah penduduk miskin yang banyak.

Kondisi ini tentu berbanding terbalik dengan besarnya dana otsus yang dimiliki Aceh. Terbukti, tidak ada Jaminan bahwa dana yang besar dapat mendatangkan kesejahteraan secara Instan. Karena itu. dalam tenggat waktu yang semakin dekat dengan berakhirnya dana otsus (2028).

Pemerintah Aceh harus mengubah strategj prioritas pengalokasian dana otsus tersebut
Investasi SDM Amanah Pasal 183 ayat (1) UUPA. dana otsus diperuntukkan untuk enam bidang pembangunan, yaitu: Infrastruktur, ekonomi rakyat pengentasan kemiskinan, pendidikan. sosial, dan kesehatan.

Jika diamati, keenam bidang tersebut adalah sektor-sektor yang erat hubungannya dengan kes’ejateraan masyarakat. Pertanyaan yang muncul adalah apakah besaran untuk masing-masing peruntukan itu harus sama?

Tentu saja tidak harus sama sesuai dengan kondisi masing-masing. Justru, pemerintah Aceh harus dapat berinovasi, meski amanah UUPA terhadap keenam bidang tersebut salah satunya adalah dengan mem-periorftaskan salah satunya yang diyakini akan memberi multipUer ef-fects bagi sektor-sektor lain.

Sektor tersebut adala sektor pendidikan. sebab pembangunan yang hakiki menurut Amartya Sen. adalah ‘pembangunan yang berorientasi manusia”: berawal dari manusia dan berakhir pada manusia.

Dengan demikian, prinsip utama yang harus dipegang pemangku kebijakan di Aceh adalah bahwa pengembangan SDM melalui pendidikan adalah investasi masa depan Aceh, semua putra-putri yang dididik adalah tabun-gan masa depan Aceh. Inilah beda belanja di sektor pendidikan dengan belanja sektor pembangunan yang lain. Hasil investasi SDM memang tidak bisa didapat dengan instan, tetapi beberapa tahun kemudian berupa SDM yang kreatif dan Inovatif.

Nantinya, dl tangan SDM yang terbangun, keterbatasan dana bukanlah hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan. Prinsip ini harus menjadi kesadaran baru bagi pemangku kebijakan untuk mencegah pemubaziran dana otsus “berkelanjutan”. Jika prinsip ini bisa direalisasikan, maka semakin dekat tenggat waktu dana otsus. semakin melimpah ‘tabungan” SDM Aceh yang tersebar relatif merata dl semua kabupaten/kota. Kita tidak perlu khawatir dengan berakhirnya dana otsus karena SDM kita nantinya bisa ‘mengubah batu menjadi emas”.

Terkait upaya investasi SDM Aceh ini. satu program unggulan Pemerintah Aceh sejak 2008 lalu adalah program beasiswa pendidikan bagi putra-putri Aceh untuk melanjutkan pendidikan dl perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri dari Jenjang Diploma 1 hingga Strata 3.

Program ini dikelola oleh lembaga khusus yang awalnya bernama Komisi Beasiswa Aceh” (KBA), kemudian menjadi Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM). Hingga kini program ini telah menghasilkan ribuan alumni yang tersebar dl berbagal daerah dan instansi pemerintah dan non-pemerintah.

Melalui serangkaian evaluasi terhadap keberadaan program yang telah berjalan selama hampir satu dekade lnl, sampai pada satu kesadaran bahwa pengembangan SDM pola pemberian beasiswa ini belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan di Aceh. Padahal peran mereka yang telah dibeaslswai tersebut sangat diharapkan dalam kegiatan empiris pembangunan. Satu kesadaran tersebut adalah kurangnya llnk and mateh antara pemberian beasiswa dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama di kabupaten/kota.

Sangat variatif

Jadi, prinsip kedua setelah prinsip investasi SDM adalah bahwa pengembangan SDM ke depan berorientasi pada pemberdayaan SDM pemerintah kabupaten/kota. Hal lnl seharusnya menjadi perhatian sejak awal, karena kabupaten/kota adalah satuan pemerintahan yang langsung berhadapan dan melayani masyarakat. Kondisi daerah kabupaten/kota di Aceh sangat variatif, baik dari segi potensi maupun dari kerentanan dari masing-masing daera tersebut.

Kondisi variatif tersebut Juga diikuti oleh kondisi SDM di mas-ing-masing daerah. Satu hal yang menyebabkan penyebaran SDM (aparatur) tidak merata adalah pemekaran wilayah kabupaten/kota. Pada Jamaknya. SDM yang handal lebih memilih kabupaten/kota induk dari pada kabupaten/kota pemekaran. Hal Ini tentu berlawanan dengan semangat atau ide dasar pemekaran itu sendiri, yaitu mempercepat pembangunan’ di daerah.

Mengacu pada serapan dan capaian klneija pemerintah kabupaten/kota yang masih terbilang rendah, maka penyebab yang paling mudah didiagnosa adalah tidak meratanya kompetensi SDM.

Ibarat kesebelasan, semua perangkat dl kabupaten/kota adalah para “pemain” yang mengisi posisi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Tercapaianya gol haruslah merupakan prestasi bersama dan malah tidak mungkin Jika satu instansi perangkat daerah bagus lantas pembangunan di daerah tersebut dianggap berhasil.

Kesejahteraan masyarakat di masing-masing kabupaten/kota bertumpu pada kemampuan sumber daya yang mengisi perangkat daerah tersebut. Ekspektasi yang sangat tinggi terada p SDM aparatur dl daerah tersebut tentu harus disambut dengan langkah nyata untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Sesuai dengan kondisi eksisting di kabupaten/kota, pengembangan SDM tampaknya lebih mengarah pada keterampilan-keterampilan teknis dalam pekerjaan yang seluruhnya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen (plarming. organlzlng. cictuat-tng. dan confroflng).

Sesungguhnya, setiap fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan mengacu pada pola manajemen tersebut karena itu sumber daya aparatur daerah harus diarahkan untuk menguasai keterampilan teknis dan aplikatif dalam hal-hal tersebut. Untuk itu. bukan pendidikan akademik yang diperlukan. tetapi pendidikan vokasi.

Bertolak dari kondisi sebagaimana digambarkan di atas, maka muncul pemikiran agar pembangunan SDM betul-betul diarahkan untuk memperkuat sumber daya manusia di berbagal kabupaten/ kota yang nota bene memiliki potensi dan kerawanan pembangunan masing-masing. Hal lnl didorong Juga oleh kesadaran akan realitas dana otonomi khusus yang semakin mendekati akhir, sehingga diharapkan dl sisa-sisa waktu tujuan awal berupa tercukupinya sumber daya penggerak pembangunan dl berbagai kabupaten/kota di Aceh dapat terpenuhi.

 

Leave a Reply